" /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " /> " />

Pajak dan Perijinan


IJIN REKLAME
(Dati II Sleman) 

  1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II SLEMAN NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.
  2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NO.5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II SLEMAN NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.
  3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NO.14 TAHUN 2003 TENTANG IZIN REKLAME.
  4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NO.15 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN TITK REKLAME.
  5. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NO.70/kep.KDH/A/2003 TENTANG LOKASI REKLAME.
  6. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NO.3/kep.KDH/A/2004 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIN KEKAYAAN DAERAH.
(sumber : solusiperijinan.blogspot.com)

Untuk Perijinan Online silahkan Klik DI SINI

 



PAJAK REKLAME



DASAR HUKUM
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta no.9 tahun 1998

Pasal 1

a.   Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalan pungutan daerah atas penyelenggara reklame
b.   Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan corak dan ragamnya dengan tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun yang menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
c.   Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 2

  1. Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
  2. Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah ;

a.   Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
b.   Penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya.


Pasal 4
  1.  Subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
  2. Wajib pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame


Pasal 5
  1.  Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
  2. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jsnis reklame.
  3. Hasil perhitungan nilai sewa reklame, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut ;

 Biaya pemasangan + Biaya Pemeliharaan
NSR = -----------------------------------+ Nilai strategis
Lama pemasangan



Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)



Pasal 8

Tarif Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame



Pasal 10

Kewajiban Wajib Pajak
  1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi  SPTPD
  2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani  oleh wajib pajak atau kuasanya
  3. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada kepala daerah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
  4. Membayar pajak setelah SKPD diterbitkan


Pasal 11

  1. Berdasar SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD
  2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar dan ditagih dengan memberikan STPD
 Pasal 14
  1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas


Pasal 30

  1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang
  2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak legkap atau melampirkan keterangan yang tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang




Informasi lebih lanjut silahkan datang  ke Kantor Pelayanan Pajak
Daerah Kota Yogyakarta
Komplek Balai Kota Timoho Telp. (0274) - 562835 Yogyakarta
www.jogjakota.go.id

Berbagai Macam Pekerjaan yang kami tangani


1. Jasa pembuatan, pemasangan dan pembongkaran billboard, baliho dan neon box.
2. Jasa pembuatan dan pemasangan umbul-umbul, spanduk, rontek dan sejenisnya.
3. Jasa pembuatan brosur, kalender, kartu nama dan lain-lain

daerah layanan yogyakarta, klaten, solo, magelang, munthilan dan sekitarnya.